ini tugas ekonomika pembangunan..
pak bud menyuruh menjawab pertanyaan yang ada di buku todaro and smith chapter 2
saya hanya menjawab 4 pertanyaan dari 5 pertanyaan..
yang no 3 kosong,, saya udah gag bisa mikir lagi waktu itu..
monggo..
1. Masalah umum dari negara miskin adalah:
1. Tingkat hidup dan produktivitas yang lebih rendah
2. Tingkat modal manusia yang lebih rendah
3. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dan kemiskinan absolut
4. Tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi
5. Gesekan sosial yang tinggi
6. Populasi desa yang lebih besar namun dengan migrasi desa ke kota yang sangat cepat
7. Tingkat industrialisasi dan ekspor manufaktur yang lebih rendah
8. Kondisi geografi yang sulit
9. Pasar finansial dan yang lainya kurang terbangun
10. Dampak kolonialisme yang berkepanjangan, seperti institusi yang buruk dan beragamnya derajat ketergantungan pada luar negeri
Dari kesepuluh persamaan tersebut, hal yang paling penting adalah masalah kolonialisme. Pemerintah kolonial kebanyakan memberi warisan keburukan isntitusi. Padahal, seperti yang diketahui, institusi merupakan pembentuk aturan main dalam perekonomian. Bila pembentuk aturan sudah buruk maka perekonomian juga akan berjalan dengan buruk, dan hasilnya juga akan buruk. Bisa dipastikan di tiap negara berkembang, hal yang pasti sama adanya adalah buruknya institusi. Maka dari itu, hal yang pertama harus diperbaiki di negara berkembang adalah institusinya.
2. Perbedaan tingkat hidup rendah dan pendapatan per capita rendah adalah:
Tingkat hidup yang rendah diukur dengan PDB per capita riil yang kemudian disesuaikan pada PPP tiap negara tersebut dan angka tersebut menunjukkan angka yang rendah. Sedangan pendapatan per kapita yang rendah adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk suatu negara dan hasilnya rendah.
Tingkat hidup yang rendah bisa terjadi di negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Hal ini terjadi bila pemerataan tidak terjadi di negara tersebut. Jadi suatu negara dengan pendapatan per kapita tinggi tetapi hanya dinikmati segelintir orang hal yang sebaliknya pun juga bisa terjadi.
Mari kita membandingkan China dan Arab Saudi. HDI mereka hampir sama, China 0,768 sedangkan Arab Saudi 0,777 namun GDP per kapita China 5.896 dan Arab Saudi 13.825. Dengan perbedaan GDP per kapita hampir 8000 ini menunjukkan Arab Saudi masih kalah dalam hal pembangunan manusia dengan China. Dapat kita simpulkan bahwa di Arab Saudi tingkat hidup masih belum setara dengan pendapatan per kapita mereka
3.
10. Banyak ekonom memperkirakan pendapatan negara sedang berkembang akan dapat menyusul pendaptan negara yang sudah maju. Hal ini disebabkan oleh: pertama, adanya transfer teknologi. Hal ini akan membantu percepatan pertumbuhan negara berkembang. Yang kedua adalah akumulasi modal yang sangat cepat di negara berkembang saat ini.
Menurut bukti-bukti yang ada, sayangnya hal ini tak kunjung terjadi. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Pertama, meskipun bisa terjadi transfer teknologi, hal ini hanya terjadi dengan baik di antara negara-negara yang sudah maju lebih dulu. Untuk negara yang sedang berkembnag ada beberapa perbedaan dalam hal institusi dan kebijakan yang menghalangi kelancaran transfer teknologi ini.
11. Institusi, menurut Douglass North, adalah peraturan permainan dalam kehidupan ekonomi. Institusi sebagai tiang penyokong dari ekonomi pasar harus menciptakan aturan hak milik dan penyelenggaraan kontrak, peningkatan kordinasi, melarang pemaksaan, kejahatan dan perilaku anti persaingan, menyediakan akses terhadap kesempatan untuk keseluruhan populasi, membatasi kekuasaan elit, dan mengatur konflik lebih luas.
Banyak negara bekembangan tidak memiliki istitusi yang baik. Penyebabnya adalah –kebanyakan- warisan pemerintah kolonial. Saat pemerintah kolonial datang ke daerah jajahan yang memberi perlawanan sehingga menimbulkan biaya besar, orientasi mereka menjadi “steal fast and get out” atau “get the locals steal for you”. Hal ini lama-kelamaan menciptakan institusi yang buruk.
Untuk mencapai institusi yang baik, negara berkembang harus mau merubah pola pikir dan kebijakan yang masih mengacu pada rezim kolonial terdahulu. Yang paling mendasar adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakatnya. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat memperbaiki keburukan kelembagaan, mendapat pengetahuan untuk mendapat penghasilan yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian, pemerintahan yang demokratis, penegakkan hukum, dan pembatasan kekuasaan elit juga menjadi pemicu terhadap institusi yang baik.
Senin, 05 Oktober 2009
Starting Economics Development: The Big Push
ini ada model dari pelajaran ekonomika pembangunan..
namanya Big Push Model.. namanya begitu karena, teori ini menjelaskan suatu keadaan perekonomian yang membutuhkan dorongan besar (big push) dari pemerintah agar dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik..
selamat membaca... ^^
Banyak fakta menunjukka bahwa memulai pembangunan di negara sedang berkembang itu sulit. Bahkan pada saat ada teknologi baru muncul di satu negara, teknologi tersebut lebih sering tidak dipergunakan. Seringnya teknologi itu tidak digunakan adalah karena masyarakat merasa tidak mendapat insentive apapun dari pengaplikasian teknologi tersebut. Banyak ekonom pembnagunan menyimpulkan bahwa beberapa kegagalan pasar membuat pembangunan sulit dimulai, khususnya masalah pecuniary externalities (eksternalitas yang berhubungan dengan uang, seperti efek yang merembes dari biaya atau pendapatan)
Starting Economics Development: The Big Push
Salah satu model kegagalan kordinasi adalah “big-push model”. Model ini dikembangkan oleh Paul Rosenstein-Rodan. Dia mengemukakan masalah tentang memulai industrialisasi di negara yang tidak melakukan perdagangan internasional.
Pada kasus ini, pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang akan membeli barang output industri dari negara yang tidak berdagang. Pada saat ada satu perusahaan memproduksi barang, pegawainya bisa membeli output dengan upah yang mereka terima. Tentu saja mereka tidak akan membelanjakan semua upah mereka pada satu barang. Jika perusahaan lain yang memproduksi barang yang lain pula berdiri, para pekerja bisa mengonsumsi barang yang lebih lagi. jadi, kemampuan suatu perusahaan menerima profit, bergantung pada bukanya perusahaan lain. Pada akhirnya, kemampuan menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan menghasilkan profit perusahaan lain.
Seiring berjalanya waktu, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan pegawainya dengan memberi pelatihan-pelatihan. Biaya pelatihan merupakan batas seberapa besar gaji seorang pegawai. Saat suatu perusahaan melatih pekerjanya dengan biaya yang besar, perusahaan lainya yang tidak memiliki dana untuk pelatihan itu, bisa merekrut pegawai yang sudah dilatih dengan memberikan gaji yang lebih besar dari sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan pertama memilih tidak melatih pegawai mereka, begitu pula perusahaan lain. jika hal ini terjadi, pembangunan tidak akan terjadi.
Model big push menunjukkan bagaimana keberadaan kegagalan pasar bisa menuntun pada kebutuhan untuk merencanakan perekonomian secara keseluruhan dan mungkin kebijakan yang menuntun pada usaha untuk melaksanakan proses pembangunan yang panjang atau untuk mepercepat pembangunan. Big push tidak selalu dibutuhkan tetapi memberi gambaran tentang keadaan yang mana big push bisa diaplikasikan.
Model Grafik
Asumsi
Sebagaimana model-model lain dalam ekonomi, model big pushjuga memberikan beberapa asumsi. Ada enam asumsi dalam model big push.
1. Faktor. Asumsikan hanya ada satu faktor produksi, yaitu buruh.
2. Pembayaran faktor. Pasar buruh memiliki dua pasar. Pada sektor tradisional, upah buruh sebesar 1. Pada sektor modern, upah buruh sebesar >1.
3. Teknologi. Pada sektor tradisional, tiap pekerja menghasilkan satu barang (constant return to scale). Sektor modern memiliki increasing return of scale.
4. Permintaan domestik. Tiap barang mendapat pembagian yang sama dalam pendapatan nasional.
5. Permintaan dan penawaran internasional. Tidak ada penawaran dan permintaan internasional karena ini merupakan model ekonomi tertutup.
6. Struktur pasar. Kompetisi sempurna.
7.
Kondisi Berbagai Keseimbangan (Multiple Equilibria)
Dengan keenam asumsi tadi, bisa ditentukan kondisi seperti apa yang memerlukan big push. Keadaan awalnya adalah di dalam pasar hanya ada pengusaha sektor tradisional. Pengusaha sektor modern (memiliki teknologi, fix cost, dan increasing return) kemudian menemukan bahwa memasuki pasar tersebut akan memberi keuntungan. Keputusan itu bergantung pada dua hal, yaitu efisiensi sektor modern dan besarnya upah di sektor modern.
The Big Push
Pada kurva di atas, sektor tradisional memiliki slope sebesar satu. Sektor modern harus memiliki pegawai sebesar F untuk bisa berproduksi. Setelah itu, sektor modern memiliki slope yang lebih besar dalam berproduksi (>1). Harga sama dengan satu, sehingga pendapatan (PQ) sama dengan Q.
Pada asumsi keadaan pertama dimana kurva upah ditunjukkan oleh W1 yang lewat di bawah titik A. Dengan harga upah yang rendah seperti ini, sektor modern akan masuk pasar karena meyakini hal ini akan menguntungkan (biaya lebih rendah daripada pendapatan). Dengan asumsi, semua sektor simetris, keuntungan yang diperoleh sektor modern didapatkan juga oleh sektor lainya, maka semua sektor akan terindustrialisasi melalui dorongan mekanisme pasar. Saat permintaan tinggi, dan akan berakhir pada titik B di semua sektor. Hal ini menunjukkan bahwa, kegagalan kordinasi tidak selalu dibutuhkan, bergantung pada teknologi dan harga yang berlaku dalam perkonomian.
Jika kurva upah adalah W2, yang berada di antara titik A dan B, perusahaan sektor modern tidak akan masuk pasar jika hanya sendirian karena akan menghasilkan kerugian. Tetapi, jika semua perusahaan sektor modern memasuki tiap pasar, upah akan naik di semua pasar, dan pendapatan naik. Harga diasumsikan masih sama dengan satu. Ingat bahwa sektor tradisionalmasih eksis, dan harga di atas satu akan menguntungkan mereka. Maka dari itu, harga tidak boleh dinaikkan untuk mencegah masuknya sektor tradisional. Kemudian semua perusahaan akan berproduksi di titik B dengan semua faktor produksi yang mereka miliki. Dengan berlakunya W2, maka produksi di titik B akan menguntungkan setelah industrialisasi karena titik B berada di atas kurva W2. Para pekerja juga diuntungkan karena mereka bisa mengonsumsi lebih banyak.
Saat yang terjadi adalah W2, perekonomian memiliki multiple equilibria. Pertama, pada saat sektor modern memasuki semua pasar dan output menjadi lebih tinggi. Kedua, pada saat sektor modern tidak memasuki semua pasar sehingga output akan tetap lebih rendah. Output yang lebih besar memang lebih baik, tatapi pasar tidak serta merta memilih ke arah tersebut.
Yang terakhir adalah saat yang berlaku adalah kurva W3. Pada keadaan seperti ini, walaupun semua sektor modern memasuki semua pasar, mereka tidak akan mendapatkan untung. Keadaan ini akan membuat perekonomian tetap tradisional.
Secara garis besar, saat kurva upah berada di bawah titik A, mekanisme pasar akan mengarahkan pada industrialisasi. Jika uapah berada di atas titik A, pasar tidak akan mengarahkan pada industrialisasi. Jika upah berada di atas titik B, industrialisasi tidak akan terjadi. Tetapi, jika berada di antara A dan B, akan efisien untuk industrialisasi, tetapi pasar juga tidak akan mengarahkan begitu saja.
Saat kurva upah berada di antara A dan B, pasar akan rawan tidak mengalami industrialisasi karena kegagalan kordinasi (coordination failure). Pada kasus seperti inilah kebijakan berperan untuk memulai pembangunan ekonomi.
Kasus Lain di mana Big Push Dibutuhkan
1. Intertemporal effect. Misalnya adalah investasi yang digunakan untuk mencapai efisiensi produksi pada periode selanjutnya. Investasi pada periode pertama akan membuahkan kerugian. Keuntungan baru bisa di dapat pada periode selanjutnya. Investasi hanya akan terjadi jika memang benar-benar menguntungkan, jika periode kedua menjanjikan profit yang tinggi, investasi akan masuk. Tetapi, pasar tidak menjanjikan hal ini.
2. Efek urbanisasi. Jika industri tradisional berada di pedesaan, dan industri modern berada di kota. Orang-orang kota membutuhkan barang-brang manufaktur, maka urbanisasi harus didorong.
3. Efek infrastrutktur. Infrastruktur dapat membantu perusahaan modern mengurangi biaya mereka. Infrastruktur tidak dapat diperjualbelikan, karena berada di lokasi yang sudah tetap. Poin pentingnya adalah industrialisasi akan memperbesar ukuran pasar sehingga pembangunan infrastruktur akan menguntungkan karena digunakan sektor yang lain. Namun, mungkin saja pembangunan infrastruktur tidak memberi apapun jika kegagalan kordinasi terjadi.
4. Efek pelatihan. Pelatihan pekerja tidak akan terjadi jika perusahaan merasa pekerja yang telah mereka latih dengan biaya yang besar bisa direkrut perusahaan yang lain dengan menawari gaji yang sedikit lebih tinggi.
Why the problem cannot Be Solved by a Super-Entrepreneur
Ada beberapa alasan mengapa masalah kegagalan kordinasi tidak bisa diselesaikan satu agen saja dan membutuhkan intervensi pemerintah.
1. Kegagalan pasar modal. Satu agen akan kesulitan merakit semua modal yang ada di pasar. Kalaupun ada yang bisa, para pemberi dana tidak akan percaya pada investasi tersebut.
2. Biaya pengawasan (agency costs). Pengawasan akan menjadi sangat mahal saat perusahaan berkembang menjadi besar.
3. Kegagalan komunikasi. Banyak pihak yang ingin menjadi super-entrepreneur. Jika semua mencoba mengklaim peran tersebut, kita akan dibingungkan dengan siapa kita harus berkordinasi.
4. Keterbatasan pengetahuan. Meskipun perekonomian memiliki akses pada teknologi, tidak berarti bahwa individu akan mendapat pengetahuan untuk melakukan industrialisasi.
5. Bukti empiris. Banyak alasan diatas yang meragukan adanya super-entrepreneur. Bahkan jika hanya peran pemerintah yang berusaha menyelesaikan masalah, tiadak akan bisa hal itu terjadi. Contohnya adalah uni soviet.
Yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah kegagalan kordinasi adalah kordinasi publik itu sendiri.
Masalah Lebih Jauh tentang Berbagai Keseimbangan (Multiple Equilibria)
1. Inefficient Advantages of Incumbency. Increasing return dalam industri modern bisa menuntun pada keseimbangan yang buruk. Saat ada perusahaan modern baru dengan teknologi baru yang lebih efisien masuk pasar, keuntungannya adalah output yang besar sehingga biaya rata-rata menjadi rendah. Meskipun begitu, teknologi baru tidak akan begitu saja menggantikan perusahaan dengan tenologi yang lama. Perusahaan baru harus mulai dengan basis konsumen yang kecil dan biaya tetap yang tinggi. Jadi, perusahaan baru butuh dana talangan untuk menutupi biaya ini selagi membangun basis konsumen. Jika pasar modal tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian akan terhenti dengan industri yang tidak efisien.
2. Perilaku dan Norma. Perpindahan ke titik keseimbangan yang lebih baik akan sulit terjadi jika itu menuntut perubahan perilaku. Bekerja sama dengan orang-orang berkepribadian oportunis, predator, bisa membuat keadaan lebih buruk. Equilibrium bisa terbentuk saat semua orang menghindari korupsi atau bisa juga saat semua orang melakukan korupsi. Maka pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengatur lembaga-lembaga sehingga pembangunan bisa tercapai.
3. Linkages. Ada beberapa cara untuk melakukan big push dalam perekonomian. Salah satunya adalah fokus dari pemerintah untuk mendukung sektor dengan pertalian memutar atau maju (backwards or forwards linkage). Bentuknya bisa seperti subsidi atau syarat industri domestik untuk memasuki sektor kunci seperti di korea selatan. Singapura melakukanya dengan memberi insentif untuk investasi asing dan pelatihan yang maju. Selain itu dengan membentuk beberapa perusahaan negara yang menjadi pioner dalam satu sektor (untuk selanjutnya dijual). Tujuan dari pendekatan pertalian ini adalah untuk menghindarkan sektor-sektor kunci dari kegagalan kordinasi dan untuk mendapatkan umpan balik yang positif.
4. Inequality, Multiple Equilibria, dan Pertumbuhan. Hasil penelitian lain tentang pertumbuhan dan multiple equilibria adalah dampak ketimpangan terhadap pertumbuhan. Sedikit ketimpangan bisa berkontribusi baik terhadap pertumbuhan karena tabungan orang kaya lebih tinggi dibandingkan tabungan orang miskin. Jika bebarapa tabungan bisa di gunakan sebagai investasi, maka tingkat ketimpangan yang rendah akan membuat pertumbuhan tidak terlalu tinggi. Di lain pihak, jika tingkat ketimpangan terlalu tinggi, orang miskin tidak akan bisa mendapat pinjaman karena tidak memenuhi syarat.
Teori Big Push dalam Pembangunan Cina
Teori big push yang bertujuan mengatasi kegagalan kordinasi dan mengarahkan multiple equilibria pada tingkat yang membuat keadaan lebih baik. Pembangunan Cina terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan perekonomiannya. Berbagai insentif diberikan ke pasar untuk menarik minat investor. Pembangunan kawasan ekonomi khusus di pesisir tenggara merupakan salah satu kebijakan pemerintah tersebut.
Pembangunan ekonomi juga perlu didukung oleh sektor non ekonomi. Pemerintah Cina melalui kebijakan dalam kesehatan, pendidikan dan tingkat pertumbuhan membuat tiga hal ini sebagai fondasi dalam pembnagunan mereka. Ketiga sekor kebijakan tersebut merupakan usaha untuk mengubah perilaku masyarakat Cina agar bisa mendukung pembangunan. Jadi, bentuk Big Push di Cina diawali oleh Deng Xiaoping. Setelah itu, Cina mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini menjadi bukti empiris yang mendukung teori Big Push.
namanya Big Push Model.. namanya begitu karena, teori ini menjelaskan suatu keadaan perekonomian yang membutuhkan dorongan besar (big push) dari pemerintah agar dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik..
selamat membaca... ^^
Banyak fakta menunjukka bahwa memulai pembangunan di negara sedang berkembang itu sulit. Bahkan pada saat ada teknologi baru muncul di satu negara, teknologi tersebut lebih sering tidak dipergunakan. Seringnya teknologi itu tidak digunakan adalah karena masyarakat merasa tidak mendapat insentive apapun dari pengaplikasian teknologi tersebut. Banyak ekonom pembnagunan menyimpulkan bahwa beberapa kegagalan pasar membuat pembangunan sulit dimulai, khususnya masalah pecuniary externalities (eksternalitas yang berhubungan dengan uang, seperti efek yang merembes dari biaya atau pendapatan)
Starting Economics Development: The Big Push
Salah satu model kegagalan kordinasi adalah “big-push model”. Model ini dikembangkan oleh Paul Rosenstein-Rodan. Dia mengemukakan masalah tentang memulai industrialisasi di negara yang tidak melakukan perdagangan internasional.
Pada kasus ini, pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang akan membeli barang output industri dari negara yang tidak berdagang. Pada saat ada satu perusahaan memproduksi barang, pegawainya bisa membeli output dengan upah yang mereka terima. Tentu saja mereka tidak akan membelanjakan semua upah mereka pada satu barang. Jika perusahaan lain yang memproduksi barang yang lain pula berdiri, para pekerja bisa mengonsumsi barang yang lebih lagi. jadi, kemampuan suatu perusahaan menerima profit, bergantung pada bukanya perusahaan lain. Pada akhirnya, kemampuan menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan menghasilkan profit perusahaan lain.
Seiring berjalanya waktu, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan pegawainya dengan memberi pelatihan-pelatihan. Biaya pelatihan merupakan batas seberapa besar gaji seorang pegawai. Saat suatu perusahaan melatih pekerjanya dengan biaya yang besar, perusahaan lainya yang tidak memiliki dana untuk pelatihan itu, bisa merekrut pegawai yang sudah dilatih dengan memberikan gaji yang lebih besar dari sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan pertama memilih tidak melatih pegawai mereka, begitu pula perusahaan lain. jika hal ini terjadi, pembangunan tidak akan terjadi.
Model big push menunjukkan bagaimana keberadaan kegagalan pasar bisa menuntun pada kebutuhan untuk merencanakan perekonomian secara keseluruhan dan mungkin kebijakan yang menuntun pada usaha untuk melaksanakan proses pembangunan yang panjang atau untuk mepercepat pembangunan. Big push tidak selalu dibutuhkan tetapi memberi gambaran tentang keadaan yang mana big push bisa diaplikasikan.
Model Grafik
Asumsi
Sebagaimana model-model lain dalam ekonomi, model big pushjuga memberikan beberapa asumsi. Ada enam asumsi dalam model big push.
1. Faktor. Asumsikan hanya ada satu faktor produksi, yaitu buruh.
2. Pembayaran faktor. Pasar buruh memiliki dua pasar. Pada sektor tradisional, upah buruh sebesar 1. Pada sektor modern, upah buruh sebesar >1.
3. Teknologi. Pada sektor tradisional, tiap pekerja menghasilkan satu barang (constant return to scale). Sektor modern memiliki increasing return of scale.
4. Permintaan domestik. Tiap barang mendapat pembagian yang sama dalam pendapatan nasional.
5. Permintaan dan penawaran internasional. Tidak ada penawaran dan permintaan internasional karena ini merupakan model ekonomi tertutup.
6. Struktur pasar. Kompetisi sempurna.
7.
Kondisi Berbagai Keseimbangan (Multiple Equilibria)
Dengan keenam asumsi tadi, bisa ditentukan kondisi seperti apa yang memerlukan big push. Keadaan awalnya adalah di dalam pasar hanya ada pengusaha sektor tradisional. Pengusaha sektor modern (memiliki teknologi, fix cost, dan increasing return) kemudian menemukan bahwa memasuki pasar tersebut akan memberi keuntungan. Keputusan itu bergantung pada dua hal, yaitu efisiensi sektor modern dan besarnya upah di sektor modern.
The Big Push
Pada kurva di atas, sektor tradisional memiliki slope sebesar satu. Sektor modern harus memiliki pegawai sebesar F untuk bisa berproduksi. Setelah itu, sektor modern memiliki slope yang lebih besar dalam berproduksi (>1). Harga sama dengan satu, sehingga pendapatan (PQ) sama dengan Q.
Pada asumsi keadaan pertama dimana kurva upah ditunjukkan oleh W1 yang lewat di bawah titik A. Dengan harga upah yang rendah seperti ini, sektor modern akan masuk pasar karena meyakini hal ini akan menguntungkan (biaya lebih rendah daripada pendapatan). Dengan asumsi, semua sektor simetris, keuntungan yang diperoleh sektor modern didapatkan juga oleh sektor lainya, maka semua sektor akan terindustrialisasi melalui dorongan mekanisme pasar. Saat permintaan tinggi, dan akan berakhir pada titik B di semua sektor. Hal ini menunjukkan bahwa, kegagalan kordinasi tidak selalu dibutuhkan, bergantung pada teknologi dan harga yang berlaku dalam perkonomian.
Jika kurva upah adalah W2, yang berada di antara titik A dan B, perusahaan sektor modern tidak akan masuk pasar jika hanya sendirian karena akan menghasilkan kerugian. Tetapi, jika semua perusahaan sektor modern memasuki tiap pasar, upah akan naik di semua pasar, dan pendapatan naik. Harga diasumsikan masih sama dengan satu. Ingat bahwa sektor tradisionalmasih eksis, dan harga di atas satu akan menguntungkan mereka. Maka dari itu, harga tidak boleh dinaikkan untuk mencegah masuknya sektor tradisional. Kemudian semua perusahaan akan berproduksi di titik B dengan semua faktor produksi yang mereka miliki. Dengan berlakunya W2, maka produksi di titik B akan menguntungkan setelah industrialisasi karena titik B berada di atas kurva W2. Para pekerja juga diuntungkan karena mereka bisa mengonsumsi lebih banyak.
Saat yang terjadi adalah W2, perekonomian memiliki multiple equilibria. Pertama, pada saat sektor modern memasuki semua pasar dan output menjadi lebih tinggi. Kedua, pada saat sektor modern tidak memasuki semua pasar sehingga output akan tetap lebih rendah. Output yang lebih besar memang lebih baik, tatapi pasar tidak serta merta memilih ke arah tersebut.
Yang terakhir adalah saat yang berlaku adalah kurva W3. Pada keadaan seperti ini, walaupun semua sektor modern memasuki semua pasar, mereka tidak akan mendapatkan untung. Keadaan ini akan membuat perekonomian tetap tradisional.
Secara garis besar, saat kurva upah berada di bawah titik A, mekanisme pasar akan mengarahkan pada industrialisasi. Jika uapah berada di atas titik A, pasar tidak akan mengarahkan pada industrialisasi. Jika upah berada di atas titik B, industrialisasi tidak akan terjadi. Tetapi, jika berada di antara A dan B, akan efisien untuk industrialisasi, tetapi pasar juga tidak akan mengarahkan begitu saja.
Saat kurva upah berada di antara A dan B, pasar akan rawan tidak mengalami industrialisasi karena kegagalan kordinasi (coordination failure). Pada kasus seperti inilah kebijakan berperan untuk memulai pembangunan ekonomi.
Kasus Lain di mana Big Push Dibutuhkan
1. Intertemporal effect. Misalnya adalah investasi yang digunakan untuk mencapai efisiensi produksi pada periode selanjutnya. Investasi pada periode pertama akan membuahkan kerugian. Keuntungan baru bisa di dapat pada periode selanjutnya. Investasi hanya akan terjadi jika memang benar-benar menguntungkan, jika periode kedua menjanjikan profit yang tinggi, investasi akan masuk. Tetapi, pasar tidak menjanjikan hal ini.
2. Efek urbanisasi. Jika industri tradisional berada di pedesaan, dan industri modern berada di kota. Orang-orang kota membutuhkan barang-brang manufaktur, maka urbanisasi harus didorong.
3. Efek infrastrutktur. Infrastruktur dapat membantu perusahaan modern mengurangi biaya mereka. Infrastruktur tidak dapat diperjualbelikan, karena berada di lokasi yang sudah tetap. Poin pentingnya adalah industrialisasi akan memperbesar ukuran pasar sehingga pembangunan infrastruktur akan menguntungkan karena digunakan sektor yang lain. Namun, mungkin saja pembangunan infrastruktur tidak memberi apapun jika kegagalan kordinasi terjadi.
4. Efek pelatihan. Pelatihan pekerja tidak akan terjadi jika perusahaan merasa pekerja yang telah mereka latih dengan biaya yang besar bisa direkrut perusahaan yang lain dengan menawari gaji yang sedikit lebih tinggi.
Why the problem cannot Be Solved by a Super-Entrepreneur
Ada beberapa alasan mengapa masalah kegagalan kordinasi tidak bisa diselesaikan satu agen saja dan membutuhkan intervensi pemerintah.
1. Kegagalan pasar modal. Satu agen akan kesulitan merakit semua modal yang ada di pasar. Kalaupun ada yang bisa, para pemberi dana tidak akan percaya pada investasi tersebut.
2. Biaya pengawasan (agency costs). Pengawasan akan menjadi sangat mahal saat perusahaan berkembang menjadi besar.
3. Kegagalan komunikasi. Banyak pihak yang ingin menjadi super-entrepreneur. Jika semua mencoba mengklaim peran tersebut, kita akan dibingungkan dengan siapa kita harus berkordinasi.
4. Keterbatasan pengetahuan. Meskipun perekonomian memiliki akses pada teknologi, tidak berarti bahwa individu akan mendapat pengetahuan untuk melakukan industrialisasi.
5. Bukti empiris. Banyak alasan diatas yang meragukan adanya super-entrepreneur. Bahkan jika hanya peran pemerintah yang berusaha menyelesaikan masalah, tiadak akan bisa hal itu terjadi. Contohnya adalah uni soviet.
Yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah kegagalan kordinasi adalah kordinasi publik itu sendiri.
Masalah Lebih Jauh tentang Berbagai Keseimbangan (Multiple Equilibria)
1. Inefficient Advantages of Incumbency. Increasing return dalam industri modern bisa menuntun pada keseimbangan yang buruk. Saat ada perusahaan modern baru dengan teknologi baru yang lebih efisien masuk pasar, keuntungannya adalah output yang besar sehingga biaya rata-rata menjadi rendah. Meskipun begitu, teknologi baru tidak akan begitu saja menggantikan perusahaan dengan tenologi yang lama. Perusahaan baru harus mulai dengan basis konsumen yang kecil dan biaya tetap yang tinggi. Jadi, perusahaan baru butuh dana talangan untuk menutupi biaya ini selagi membangun basis konsumen. Jika pasar modal tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian akan terhenti dengan industri yang tidak efisien.
2. Perilaku dan Norma. Perpindahan ke titik keseimbangan yang lebih baik akan sulit terjadi jika itu menuntut perubahan perilaku. Bekerja sama dengan orang-orang berkepribadian oportunis, predator, bisa membuat keadaan lebih buruk. Equilibrium bisa terbentuk saat semua orang menghindari korupsi atau bisa juga saat semua orang melakukan korupsi. Maka pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengatur lembaga-lembaga sehingga pembangunan bisa tercapai.
3. Linkages. Ada beberapa cara untuk melakukan big push dalam perekonomian. Salah satunya adalah fokus dari pemerintah untuk mendukung sektor dengan pertalian memutar atau maju (backwards or forwards linkage). Bentuknya bisa seperti subsidi atau syarat industri domestik untuk memasuki sektor kunci seperti di korea selatan. Singapura melakukanya dengan memberi insentif untuk investasi asing dan pelatihan yang maju. Selain itu dengan membentuk beberapa perusahaan negara yang menjadi pioner dalam satu sektor (untuk selanjutnya dijual). Tujuan dari pendekatan pertalian ini adalah untuk menghindarkan sektor-sektor kunci dari kegagalan kordinasi dan untuk mendapatkan umpan balik yang positif.
4. Inequality, Multiple Equilibria, dan Pertumbuhan. Hasil penelitian lain tentang pertumbuhan dan multiple equilibria adalah dampak ketimpangan terhadap pertumbuhan. Sedikit ketimpangan bisa berkontribusi baik terhadap pertumbuhan karena tabungan orang kaya lebih tinggi dibandingkan tabungan orang miskin. Jika bebarapa tabungan bisa di gunakan sebagai investasi, maka tingkat ketimpangan yang rendah akan membuat pertumbuhan tidak terlalu tinggi. Di lain pihak, jika tingkat ketimpangan terlalu tinggi, orang miskin tidak akan bisa mendapat pinjaman karena tidak memenuhi syarat.
Teori Big Push dalam Pembangunan Cina
Teori big push yang bertujuan mengatasi kegagalan kordinasi dan mengarahkan multiple equilibria pada tingkat yang membuat keadaan lebih baik. Pembangunan Cina terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan perekonomiannya. Berbagai insentif diberikan ke pasar untuk menarik minat investor. Pembangunan kawasan ekonomi khusus di pesisir tenggara merupakan salah satu kebijakan pemerintah tersebut.
Pembangunan ekonomi juga perlu didukung oleh sektor non ekonomi. Pemerintah Cina melalui kebijakan dalam kesehatan, pendidikan dan tingkat pertumbuhan membuat tiga hal ini sebagai fondasi dalam pembnagunan mereka. Ketiga sekor kebijakan tersebut merupakan usaha untuk mengubah perilaku masyarakat Cina agar bisa mendukung pembangunan. Jadi, bentuk Big Push di Cina diawali oleh Deng Xiaoping. Setelah itu, Cina mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini menjadi bukti empiris yang mendukung teori Big Push.
Ekonomika Internasional : Kebijakan terhadap Supply Daging Sapi
haloo,,
sekarang posting tugas ekonomika internasional yang di ajar Bu Deni...
aseeeekkk,,
(( salah satu dosen panutan saya...))
hahahaha....
i love you full buu..
=D
Masalah
Daging merupakan bahan makanan yang termasuk empat sehat lima sempurna. Konsumsi daging juga menjadi ukuran standar kehidupan masyarakat di suatu negara atau wilayah.
Di Indonesia, konsumsi daging masih kurang dari standar yang ideal karena harga daging yang cukup mahal. Akhir-akhir ini terjadi kelebihan permintaan akan daging sapi. Dengan tingkat supply yang tidak bisa ditingkatkan dalam waktu yang singkat, harga daging akan terus naik untuk mencapai keseimbangan.
Solusi
Dalam rangka memenuhi permintaan daging sapi di Indonesia yang besar sedangkan tingkat supply masih kurang dari jumlah permintaan, diperlukan beberapa kebijakan untuk mengatasi excess demand tersebut.
Masalah kekurangan supply daging sapi ini merupakan masalah yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat. Pemerintah harus menjaga harga daging sapi agar tidak terus naik. Harga yang terus naik akan membuat banyak orang tidak bisa lagi mengonsumsi daging sapi dan inflasi juga akan meningkat. Maka dari itu, jalan yang efektif adalah dengan mengimpor daging sapi. Saat harga daging sudah turun, produsen daging sapi (peternak) akan merasa tidak senang. Yang perlu dilakukan lagi adalah membuat kebijakan lanjutan jangka pendek yang bisa menjadi pengganti profit peternak sapi sebelum ada impor sapi. Pengganti ini tidak harus selalu dalam bentuk dana, bisa saja dana ini dikonversi menjadi subsidi untuk kebutuhan pokok. Misalnya, peternak sapi mendapat jatah sembako atau BBM. Jika bantuan diberikan untuk meringankan operasional usaha ternak sapi mereka, hal tersebut dirasa kurang efektif. Peternak sapi di Indonesia kebanyakan masih belum modern, sehingga cara mereka beternak masih berbiaya rendah. Menutupi biaya yang memang sudah rendah ini, tidak akan banyak membantu para peternak.
Seperti yang diketahui, peternakan di Indonesia masih dikelola secara tradisional. Masih jarang peternakan yang dikelola secara profesional dalam skala yang sangat besar. Dalam jangka panjang hal inilah yang perlu dilakukan, modernisasi peternakan di Indonesia. Modernisasi perlu dilakukan agar kehidupan para peternak lebih sejahtera.
Peternak di Indonesia umumnya bergerak di tingkat usaha keluarga. Untuk melakukan modernisasi yang efektif dan efisien, perlu tingkat yang lebih tinggi. Sapi-sapi yang diternakkan harus dalam jumlah besar. Untuk melakukan hal ini, bisa dengan mengumpulkan hewan ternak sampai tingkat KUD. Ternak ini kemudian dikelola bersama-sama secara profesional. Pada level ini, pengorganisasian ternak akan lebih mudah. Riset bisa dilakukan dengan baik pada skala yang besar seperti saat ini terjadi. Bisa juga, pengelolaan diserahkan pada pihak yang ahli pada bidang peternakan
Agar para peternak tidak merasa hasil jerih payahnya hilang, ternak yang mereka berikan ke KUD dianggap sebagai saham. Jadi, para peternak pasti tetap akan mendapat hasil dari usaha tersebut. Selain itu, mereka juga bisa menjadi karyawan di perusahaan peternakan tersebut. Para peternak akan mendapat keuntungan lebih banyak sebagai pemilik dan karyawan peternakan tersebut.
sekarang posting tugas ekonomika internasional yang di ajar Bu Deni...
aseeeekkk,,
(( salah satu dosen panutan saya...))
hahahaha....
i love you full buu..
=D
Masalah
Daging merupakan bahan makanan yang termasuk empat sehat lima sempurna. Konsumsi daging juga menjadi ukuran standar kehidupan masyarakat di suatu negara atau wilayah.
Di Indonesia, konsumsi daging masih kurang dari standar yang ideal karena harga daging yang cukup mahal. Akhir-akhir ini terjadi kelebihan permintaan akan daging sapi. Dengan tingkat supply yang tidak bisa ditingkatkan dalam waktu yang singkat, harga daging akan terus naik untuk mencapai keseimbangan.
Solusi
Dalam rangka memenuhi permintaan daging sapi di Indonesia yang besar sedangkan tingkat supply masih kurang dari jumlah permintaan, diperlukan beberapa kebijakan untuk mengatasi excess demand tersebut.
Masalah kekurangan supply daging sapi ini merupakan masalah yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat. Pemerintah harus menjaga harga daging sapi agar tidak terus naik. Harga yang terus naik akan membuat banyak orang tidak bisa lagi mengonsumsi daging sapi dan inflasi juga akan meningkat. Maka dari itu, jalan yang efektif adalah dengan mengimpor daging sapi. Saat harga daging sudah turun, produsen daging sapi (peternak) akan merasa tidak senang. Yang perlu dilakukan lagi adalah membuat kebijakan lanjutan jangka pendek yang bisa menjadi pengganti profit peternak sapi sebelum ada impor sapi. Pengganti ini tidak harus selalu dalam bentuk dana, bisa saja dana ini dikonversi menjadi subsidi untuk kebutuhan pokok. Misalnya, peternak sapi mendapat jatah sembako atau BBM. Jika bantuan diberikan untuk meringankan operasional usaha ternak sapi mereka, hal tersebut dirasa kurang efektif. Peternak sapi di Indonesia kebanyakan masih belum modern, sehingga cara mereka beternak masih berbiaya rendah. Menutupi biaya yang memang sudah rendah ini, tidak akan banyak membantu para peternak.
Seperti yang diketahui, peternakan di Indonesia masih dikelola secara tradisional. Masih jarang peternakan yang dikelola secara profesional dalam skala yang sangat besar. Dalam jangka panjang hal inilah yang perlu dilakukan, modernisasi peternakan di Indonesia. Modernisasi perlu dilakukan agar kehidupan para peternak lebih sejahtera.
Peternak di Indonesia umumnya bergerak di tingkat usaha keluarga. Untuk melakukan modernisasi yang efektif dan efisien, perlu tingkat yang lebih tinggi. Sapi-sapi yang diternakkan harus dalam jumlah besar. Untuk melakukan hal ini, bisa dengan mengumpulkan hewan ternak sampai tingkat KUD. Ternak ini kemudian dikelola bersama-sama secara profesional. Pada level ini, pengorganisasian ternak akan lebih mudah. Riset bisa dilakukan dengan baik pada skala yang besar seperti saat ini terjadi. Bisa juga, pengelolaan diserahkan pada pihak yang ahli pada bidang peternakan
Agar para peternak tidak merasa hasil jerih payahnya hilang, ternak yang mereka berikan ke KUD dianggap sebagai saham. Jadi, para peternak pasti tetap akan mendapat hasil dari usaha tersebut. Selain itu, mereka juga bisa menjadi karyawan di perusahaan peternakan tersebut. Para peternak akan mendapat keuntungan lebih banyak sebagai pemilik dan karyawan peternakan tersebut.
Ekonomi Kerakyatan: Sistem Ekonomi Bebas Krisis
ini benernya tugas bahasa indonesia semester dua kmaren. saya disuruh bikin makalah tentang ilmu ekonomi. waktu itu ceritanya lagi hot-hotnya masalah ekonomi rakyat gara-gara Prabowo Subianto. baguslah...,, bisa jadi bahan saya pikirku waktu itu..
daftar pustaka artikel ini semua dari
www.ekonomirakyat.org
biz baca artikel disitu, rasanya pengen di ajar sama prof. Mubyarto alm. deh..
let ringg!!
“Ekonomi rakyat Indonesia tidak pernah mengalami krisis serius meskipun sempat kaget, sehingga tidak memerlukan pemulihan.” (Mubyarto, 2003)
Pendahuluan
Krisis ekonomi selalu menyebabkan penderitaan masyarakat di bidang ekonomi dan bahkan bisa merembet ke bidang-bidang lainya. Seandainya saja krisis ekonomi bisa diprediksi, masyarakat bisa bersiap-siap untuk menghadapinya dan tidak perlu bersusah-susah ketika badai itu datang. Sayangnya krisis tidak bisa diprediksi walaupun diyakini akan selalu terjadi seperti dikatakan dalam siklus bisnis.
Tiap mazhab ilmu ekonomi memiliki perspektifnya masing-masing dalam menghadapi krisis. Mazhab klasik tidak menawarkan solusi apapun, biarkan saja perekonomian bergerak karena semua akan mencapai keseimbangan dalam jangka panjang. Teori ini ditentang oleh mazhab Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Dia menyatakan pemerintah perlu mengintervensi perekonomian melalui instrument kebijakan fiscal dan moneter ketika krisis berlangsung. Keynes(1930) mengatakan, “In long term we all dead!” untuk mengkritik teori klasik yang tidak bisa diterapkan dalam jangka pendek. Pada intinya mazhab-mazhab ilmu ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran, hanya jalanya saja yang berbeda.
Di Indonesia sendiri, penderitaan karena krisis sudah sejak tahun 1998. Saat iu keadaan kacau balau, banyak perusahaan bangkrut, bank-bank dilikuidasi sehingga nasabah kehilangan dananya, pengangguran meningkat pesat. “Seakan-akan langit akan runtuh pada saat itu,” kata Boediono (2008) menggambarkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu.
Ada satu mazhab ekonomi yang ditawarkan dari anak negeri. Dulu mazhab itu disebut ekonomi pancasila dan akhir-akhir ini berganti menjadi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sub-sistem dari ekonomi pancasila yang dikemukakan Mubyarto pada 1979.
“Ia merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Panca¬sila, namun hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yaitu kerakyatan yang di¬pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” (Mubyarto,2002).
Ekonomi kerakyatan merupakan suatu system ekonomi yang pelaku utamanya adalah ekonomi rakyat.
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.(Mubyarto, 2002)
Ekonomi rakyat disini merujuk pada istilah UKM. Seperti yang dikatakan oleh Mubyarto (2003), “Usaha-usaha ekonomi rakyat disebut (secara tidak tepat) sebagai UKM (Usaha Kecil Menengah).”
Melalui istilah ekonomi kerakyatan (yang mengutamakan ekonomi rakyatnya), Mubyarto mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Bukan hanya pemerintah, ekonom-ekonom yang melawan idenya, dia sebut ekonom keblinger, juga diserangnya. Membaca tulisan-tulisannya, seakan-akan ekonomi kerakyatan menganggap krisis hanyalah kerikil kecil ditengah perjalanan, atau dalam pemikiran yang lebih ekstrim, ekonomi kerakyatan tidak mengenal yang namanya krisis.
Sistem Ekonomi Bebas Krisis
Setiap kali krisis perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut. Hal inilah yang membuat penderitaan masyarakat makin dalam. Dengan bangkrutnya perusahaan PHK pasti merajalela.
Saat krisis, permintaan agregat menurun, hal ini ditunjukkan dengan menurunya daya beli masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan banyak yang tidak terserap mayarakat sehingga pendapatan perusahaan menurun. Perusahaan besar banyak menggunakan dana investasi yang besar dan biasanya berasal dari luar negeri. Penurunan pendapatan akan menyulitkan perusahaan saat pembayaran hutang. Padahal pada saat krisis, bukan hanya daya beli menurun, namun juga nilai mata uang akan mengalami depresiasi. Hal ini memperparah keadaan perusahaan yang kesulitan dana sehingga pilihan mereka tinggal membangkrutkan perusahaan atau minta tolong pada pemeritnah untuk ditalangi (bail out). Bila perekonomian suatu negara bergantung terhadap perusahaan besar, maka krisis akan menjadi momok yang sangat menakutkan karena akan berpengaruh banyak terhadap stabilitas nasional.
Ekonomi kerakyatan menawarkan jalan lain untuk masalah krisis. Perekonomian didasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat tidak banyak terpengaruh oleh variable-variabel yang berubah secara signifikan pada saat krisis. Modal ekonomi rakyat yang terhitung kecil membuatnya cukup mudah untuk tumbuh di berbagai macam keadaan. Penurunan daya beli juga tidak terlalu mempengaruhi, produk yang ditawarkan oleh ekonomi rakyat adalah barang-barang primer yang sifatnya inelastic. Kenaikan tingkat harga yang tinggi karena inflasi merajalela saat krisis tidak akan berpengaruh banyak pada jumlah permintaan. Orang akan tetap makan walaupun harga-harga naik.
Perum pegadaian bisa diambil sebagai contoh lembaga ekonomi rakyat. Masyarakat kecil mendapatkan dana murah untuk investasi dari pegadaian. Menurut data dari perum pegadaian, nilai pinjaman dan jumlah nasabah pegadaian sejak tahun 1995-2002, nilai pinjaman terus meningkat begitu pula nasabahnya. Krisis yang terjadi pada 1997-1998 tidak mengurangi nilai pinjaman ataupun jumlah nasabah, keduanya malah semakin menigkat. Sejak tahun 1995-2002, jumlah pinjaman yang disalurkan Perum Pegadaian meningkat hampir enam kali lipat. Hal ini menunjukkan krisis tidak banyak berpengaruh terhadap investasi dalam ekonomi rakyat.
Kesimpulan
Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang begitu besar dalam perekonomian, namun hal ini kurang disadari dan dimanfaatkan. Pedagang kaki lima yang selalu tergusur merupakan salah satu kekuatan perekonomian Indonesia. Ekonomi kerakyatan yang merupakan produk asli Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tealah mengidentifikasi hal ini dengan baik. Ekonomi kerakyatan menjadikan ekonomi rakyat sebagai pondasi pereknomian dan terbukti bahwa ekonomi rakyat merupakan sector ekonomi yang tahan banting dalam segala keadaan bahkan dalam keadaan krisis ekonomi yang parah sekalipun. Sejak krisis sampai saat ini, ekonomi rakyat terus menunjukkan kemampuanya untuk terus bekermbang dalam berbagai keadaan ekonomi (tidak termasuk kebijakan pemerintah).
daftar pustaka artikel ini semua dari
www.ekonomirakyat.org
biz baca artikel disitu, rasanya pengen di ajar sama prof. Mubyarto alm. deh..
let ringg!!
“Ekonomi rakyat Indonesia tidak pernah mengalami krisis serius meskipun sempat kaget, sehingga tidak memerlukan pemulihan.” (Mubyarto, 2003)
Pendahuluan
Krisis ekonomi selalu menyebabkan penderitaan masyarakat di bidang ekonomi dan bahkan bisa merembet ke bidang-bidang lainya. Seandainya saja krisis ekonomi bisa diprediksi, masyarakat bisa bersiap-siap untuk menghadapinya dan tidak perlu bersusah-susah ketika badai itu datang. Sayangnya krisis tidak bisa diprediksi walaupun diyakini akan selalu terjadi seperti dikatakan dalam siklus bisnis.
Tiap mazhab ilmu ekonomi memiliki perspektifnya masing-masing dalam menghadapi krisis. Mazhab klasik tidak menawarkan solusi apapun, biarkan saja perekonomian bergerak karena semua akan mencapai keseimbangan dalam jangka panjang. Teori ini ditentang oleh mazhab Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Dia menyatakan pemerintah perlu mengintervensi perekonomian melalui instrument kebijakan fiscal dan moneter ketika krisis berlangsung. Keynes(1930) mengatakan, “In long term we all dead!” untuk mengkritik teori klasik yang tidak bisa diterapkan dalam jangka pendek. Pada intinya mazhab-mazhab ilmu ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran, hanya jalanya saja yang berbeda.
Di Indonesia sendiri, penderitaan karena krisis sudah sejak tahun 1998. Saat iu keadaan kacau balau, banyak perusahaan bangkrut, bank-bank dilikuidasi sehingga nasabah kehilangan dananya, pengangguran meningkat pesat. “Seakan-akan langit akan runtuh pada saat itu,” kata Boediono (2008) menggambarkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu.
Ada satu mazhab ekonomi yang ditawarkan dari anak negeri. Dulu mazhab itu disebut ekonomi pancasila dan akhir-akhir ini berganti menjadi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sub-sistem dari ekonomi pancasila yang dikemukakan Mubyarto pada 1979.
“Ia merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Panca¬sila, namun hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yaitu kerakyatan yang di¬pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” (Mubyarto,2002).
Ekonomi kerakyatan merupakan suatu system ekonomi yang pelaku utamanya adalah ekonomi rakyat.
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.(Mubyarto, 2002)
Ekonomi rakyat disini merujuk pada istilah UKM. Seperti yang dikatakan oleh Mubyarto (2003), “Usaha-usaha ekonomi rakyat disebut (secara tidak tepat) sebagai UKM (Usaha Kecil Menengah).”
Melalui istilah ekonomi kerakyatan (yang mengutamakan ekonomi rakyatnya), Mubyarto mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Bukan hanya pemerintah, ekonom-ekonom yang melawan idenya, dia sebut ekonom keblinger, juga diserangnya. Membaca tulisan-tulisannya, seakan-akan ekonomi kerakyatan menganggap krisis hanyalah kerikil kecil ditengah perjalanan, atau dalam pemikiran yang lebih ekstrim, ekonomi kerakyatan tidak mengenal yang namanya krisis.
Sistem Ekonomi Bebas Krisis
Setiap kali krisis perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut. Hal inilah yang membuat penderitaan masyarakat makin dalam. Dengan bangkrutnya perusahaan PHK pasti merajalela.
Saat krisis, permintaan agregat menurun, hal ini ditunjukkan dengan menurunya daya beli masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan banyak yang tidak terserap mayarakat sehingga pendapatan perusahaan menurun. Perusahaan besar banyak menggunakan dana investasi yang besar dan biasanya berasal dari luar negeri. Penurunan pendapatan akan menyulitkan perusahaan saat pembayaran hutang. Padahal pada saat krisis, bukan hanya daya beli menurun, namun juga nilai mata uang akan mengalami depresiasi. Hal ini memperparah keadaan perusahaan yang kesulitan dana sehingga pilihan mereka tinggal membangkrutkan perusahaan atau minta tolong pada pemeritnah untuk ditalangi (bail out). Bila perekonomian suatu negara bergantung terhadap perusahaan besar, maka krisis akan menjadi momok yang sangat menakutkan karena akan berpengaruh banyak terhadap stabilitas nasional.
Ekonomi kerakyatan menawarkan jalan lain untuk masalah krisis. Perekonomian didasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat tidak banyak terpengaruh oleh variable-variabel yang berubah secara signifikan pada saat krisis. Modal ekonomi rakyat yang terhitung kecil membuatnya cukup mudah untuk tumbuh di berbagai macam keadaan. Penurunan daya beli juga tidak terlalu mempengaruhi, produk yang ditawarkan oleh ekonomi rakyat adalah barang-barang primer yang sifatnya inelastic. Kenaikan tingkat harga yang tinggi karena inflasi merajalela saat krisis tidak akan berpengaruh banyak pada jumlah permintaan. Orang akan tetap makan walaupun harga-harga naik.
Perum pegadaian bisa diambil sebagai contoh lembaga ekonomi rakyat. Masyarakat kecil mendapatkan dana murah untuk investasi dari pegadaian. Menurut data dari perum pegadaian, nilai pinjaman dan jumlah nasabah pegadaian sejak tahun 1995-2002, nilai pinjaman terus meningkat begitu pula nasabahnya. Krisis yang terjadi pada 1997-1998 tidak mengurangi nilai pinjaman ataupun jumlah nasabah, keduanya malah semakin menigkat. Sejak tahun 1995-2002, jumlah pinjaman yang disalurkan Perum Pegadaian meningkat hampir enam kali lipat. Hal ini menunjukkan krisis tidak banyak berpengaruh terhadap investasi dalam ekonomi rakyat.
Kesimpulan
Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang begitu besar dalam perekonomian, namun hal ini kurang disadari dan dimanfaatkan. Pedagang kaki lima yang selalu tergusur merupakan salah satu kekuatan perekonomian Indonesia. Ekonomi kerakyatan yang merupakan produk asli Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tealah mengidentifikasi hal ini dengan baik. Ekonomi kerakyatan menjadikan ekonomi rakyat sebagai pondasi pereknomian dan terbukti bahwa ekonomi rakyat merupakan sector ekonomi yang tahan banting dalam segala keadaan bahkan dalam keadaan krisis ekonomi yang parah sekalipun. Sejak krisis sampai saat ini, ekonomi rakyat terus menunjukkan kemampuanya untuk terus bekermbang dalam berbagai keadaan ekonomi (tidak termasuk kebijakan pemerintah).
Langganan:
Postingan (Atom)